Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti usai mengikuti Tim Kunjungan Kerja reses Komisi V DPR RI meninjau lokasi pemukiman kumuh di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Jumat (8/7/2022). Foto: Eki/Man

Pemindahan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi membuat alokasi APBN untuk Maluku Utara menjadi terpecah. Hal itu membuat percepatan pembangunan infrastruktur sedikit terhambat. Untuk itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mendorong adanya prioritas dalam percepatan pembangunan di Maluku Utara. Menurutnya hal yang perlu menjadi prioritas adalah pembangunan jalan. 

"Karena jalan memang penting untuk lalu lintas, transportasi, juga agar perekonomian bisa meningkat. Apalagi di sini banyak tambang juga, maka saya mendorong Kementerian PUPR untuk mendukung infrastruktur jalan," kata Novita usai mengikuti Tim Kunjungan Kerja reses Komisi V DPR RI meninjau lokasi pemukiman kumuh di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Jumat (8/7/2022).

Mengenai pendanaan jalan, Novita sedikit menyinggung Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Ia berharap dengan adanya perubahan dalam UU Jalan tersebut, pembangunan jalan bisa lebih dipercepat karena salah satu perubahannya mengatur pendanaan jalan yang lebih fleksibel.  "Nah ini turunan aturan-aturannya sedang disusun sehingga kita masih menunggu. Tetapi tetap diusulkan saja menjadi prioritas yang bisa dibangun," papar politisi Partai Gerindra itu.

Selain menentukan prioritas, Novita juga meminta pemerintah pusat untuk memberikan timbal balik kepada pemerintah daerah di Maluku Utara atas eksplorasi tambang di Maluku Utara. "Di Maluku Utara kan banyak penambangan juga, nah pemerintah daerah harus mendapatkan feedback dari tambang yang dilakukan pemerintah pusat,” pesan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu. (eki/sf)